Pengamanan Pulau-pulau Terluar Perlu Ditingkatkan

Pos marinir di pulau terluar. (Foto: ANTARA)

13 Agustus 2009, Surabaya -- Operasi pengamanan pulau-pulau terluar perlu terus dilakukan. Sebab, pulau terluar tidak hanya rentan terhadap ancaman pendudukan angkatan bersenjata asing, tetapi juga bisa menjadi tempat persembunyian teroris maupun pelaku pencurian ikan.

”Ancaman tidak selalu berupa ancaman fisik dari angkatan bersenjata asing. Tetapi, ketika tidak dimanfaatkan, pulau-pulau terluar itu bisa digunakan orang- orang yang tidak bertanggung jawab kendati sampai sekarang hal itu belum terjadi,” kata Komandan Pasukan Marinir I Brigjen (Mar) I Wayan Mendra seusai memimpin serah terima Komandan Batalyon Intai Amfibi Pasmar I dari Letkol (Mar) Nur Azis kepada Mayor (Mar) Feriyanto Marpaung, Rabu (12/8) di Surabaya., Jawa Timur.

Berdasarkan kajian Korps Marinir, ada 92 pulau strategis terluar yang harus dijaga di seluruh Nusantara. Dari 92 pulau itu, 15 di antaranya berpotensi konflik dengan negara tetangga karena batas negara masih dibahas bersama. ”Pulau itulah yang prioritas diamankan. Dari 15 pulau tersebut, ada satu-dua yang pengamanannya bisa dicakup dari satu tempat secara bersamaan,” ujar Mendra.

Ia menambahkan, di wilayah Indonesia timur terdapat empat pulau terluar yang harus dijaga. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Fani, Bras, Fanildo, dan Dana. ”Untuk pengamanan keempat pulau tersebut, pasukan diterjunkan lebih dari 150 personel. Mereka dirotasi setiap enam bulan. Tujuan rotasi, menghindari depresi prajurit,” kata Mendra lagi.

Pengamanan pulau terluar, menurut Mendra, merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pelaksanaan pengamanan itu tidak akan ada hentinya. ”Operasi dilaksanakan sepanjang tahun untuk menjaga kedaulatan Indonesia,” katanya.

Instruksi

Sejumlah anggota TNI AL melakukan pemantauan lokasi penyelaman massal di pantai Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (13/8). Sebanyak 2497 penyelam telah mendaftarkan diri untuk ambil bagian dalam penyelaman rekor dunia selam dan upacara kemerdekaan RI bawah air. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/nz/09)

Masih terkait ancaman terorisme, di Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Bupati Ende Don Bosco M Wangge kemarin menginstruksikan seluruh camat di kabupaten itu meningkatkan pengawasan, terutama menjelang Sail Indonesia 2009 yang dijadwalkan pada 5 September.

”Pada prinsipnya, kami tetap siaga. Sebab, terorisme itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Apalagi, menjelang Sail Indonesia yang pesertanya ratusan orang dari luar negeri. Ini rawan. Sebab, informasi dari media, sasaran terorisme itu orang Amerika Serikat dan secara umum bule (warga negara asing). Padahal, bule-bule nanti yang datang ke Ende kan bukan saja orang Amerika,” kata Don.

Sail Indonesia 2009 berlangsung Agustus-September dengan tiga daerah tujuan di Nusa Tenggara Timur: Ende, Nagekeo, dan Labuan Bajo. Sekitar 300 peserta bertolak dari Australia awal Agustus 2009 menuju Saumlaki, Ambon, Manado, Wakatobi, lalu ke Ende.

KOMPAS

Amankan Pulau Terluar, Marinir Buka Dua Pos di Pulau Mapia

Operasi pengamanan pulau-pulau terluar perlu terus dilakukan. Sebab, pulau terluar tidak hanya rentan terhadap ancaman pendudukan angkatan bersenjata asing, tetapi juga bisa menjadi tempat persembunyian teroris maupun pelaku pencurian ikan.

BIAK-Pengamanan pulau-pulau terluar yang ada di wilayah Indonesia terus menjadi perhatian pihak TNI dari berbagai satuan, salah satunya dari satuan marinir TNI AL. Di Pulau Mapia yang dibawahi Kabupaten Supiori sebagai salah satu pulau terluar penjagaannya mendapat perhatian khusus dari berbagai satuan aparat. Tak hanya pihak kepolisian dari Polres Supiori yang membangun pos pengamanan di wilayah itu, namun marinir TNI AL juga membuka dua pos di wilayah itu.
 “Intinya bahwa anggota kami yang ditugaskan di sana tetap berupaya menjaga kedaulatan wilayah NKRI dan untuk pengamanan di wilayah itu kami membuka dua pos pengamanan di sana,” ujar Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak Kol. Mar. Nur Alamsyah kepada Cenderawasih Pos saat menghadiri acara HUT Bhayangkara di Mapolres Biak Numfor.
 Dua pos pengamanan yang ditugaskan untuk mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan itu diroling setiap enam bulannya. Petugas yang berjumlah 1 kompi itu dibagi dalam dua pos di dua pulau berbeda dengan letak tidak terlalu berjauhan.
 Dalam menjalankan tugasnya aparat pengamanan pulau terluar khususnya marinir ini  berkoordinasi langsung dengan Kodam XVII/Cenderawasih meskipun aparat yang ditugaskan itu dari satuan marinir TNI AL. Setelah bertugas selama 6 bulan, mereka kembali ditarik ke markas besar TNI AL di Surabaya.
 “Supaya prajurit ini tidak terlalu bosan menjalankan tugasnya di pulau-pulau terluar Indonesia khususnya di wilayah Kepulauan Mapia Papua maka setiap enam bulan ditarik. Ya, mereka digantikan prajurit lainnya yang didatangkan langsung dari Surabaya,” tandas Kol. Nur Alamsyah.(ito/nan)